Menyesuaikan isi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), implementasi keuangan berkelanjutan pada bank secara bertahap harus mengadopsi dan meginternasilasikan 8 prinsip keuangan berkelanjutan dalam visi, misi, rencana strategis, dan program kerja. Melalui implikasi tersebut, bank tidak lagi menjalankan strategi dan operasi bisnis dengan cara business as usual (BAU), akan tetapi dijalankan sebagai bagian dari implementasi keuangan berkelanjutan. Maka dari itu, dibutuhkan interpretasi makna praktis dari 8 prinsip keuangan berkelanjutan agar pihak bank lebih mudah dalam mengadopsi dan menginternalisasikan prinsip-prinsip tersebut.
Related Post : Jasa Pembuatan Sustainability Report Perusahaan
Mengenal 8 Prinsip Keuangan Berkelanjutan Untuk Perusahaan Yang Berkewajiban
Laporan berkelanjutan atau sustainability report biasanya dibuat oleh perusahaan menjelang akhir tahun, berbarengan dengan pembuatan laporan tahunan atau annual report. Dan berikut adalah penjelasan detail mengenai 8 prinsip keuangan berkelanjutan yang telah diterbitkan dalam POJK:
1. Prinsip Investasi Bertanggung Jawab
Investasi bertanggung jawab (responsible investment) adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi. Dengan demikian bank dapat mengelola risiko secara lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Prinsip ini berlaku untuk penghimpunan dan penyaluran dana yang mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan hidup, dan penegakan tata kelola sebagai tujuan akhir. Penerapan prinsip ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank. Ukuran praktisnya adalah alokasi aset dan kewajiban bank yang mempertimbangkan dampak risiko ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola.
2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan
Dalam menerapkan prinsip ini, setiap bank harus menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan. Bank menekankan pencapaian tujuan jangka panjang dan penetapan strategi jangka pendek yang merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi dan praktik bisnis dimaksud meliputi visi, misi, struktur organisasi, rencana strategis, standar prosedur operasional, program kerja sampai pada penetapan faktor risiko dalam penghimpunan atau penyaluran dana.
3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup
Setiap bank harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Aktivitas tersebut termasuk identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan. Risiko sosial dan lingkungan hidup dalam aktivitas bank mencakup dampak sosial dan lingkungan hidup yang bersifat negatif dari proyek atau kegiatan yang dibiayai.
4. Prinsip Tata Kelola
Penegakan tata kelola bagi bank diterapkan melalui manajemen dan operasi bisnis yang mencakup, antara lain transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara dan wajar.
5. Prinsip Komunikasi yang Informatif
Setiap bank harus menyiapkan dan menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek perusahaan/lembaga. Laporan harus mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui media komunikasi yang efektif dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelaporan yang wajib disusun oleh bank adalah RAKB dan Laporan Keberlanjutan. Penjelasan tentang dua laporan tersebut dipaparkan di bagian VI dan VII dari Pedoman ini.
6. Prinsip Inklusif
Setiap bank harus berupaya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/atau jasa sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk yang belum memiliki akses terhadap produk dan/atau jasa perbankan. Jenis produk dan/atau jasa perbankan yang ditawarkan diharapkan mencakup seluruh sektor ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pemerintah.
7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas
Dalam menetapkan prioritas sektor, setiap bank harus mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJMN dan RPJP). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk penanganan perubahan iklim.
8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi
Dalam rangka menyelaraskan strategi/kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi produk dengan kepentingan nasional, bank berpartisipasi aktif dalam forum/kegiatan/kerjasama terkait Keuangan Berkelanjutan, baik dalam tingkat regional/nasional/lokal.
Related post: Mengapa OJK Mewajibkan Pembuatan Sustainability Report?
Sooca Design – Agensi Jasa Pembuatan Sustainability Report
Setelah mengetahui informasi seputar 8 prinsip keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan, maka kini saatnya perusahaan Anda untuk menuangkan prinsip-prinsip tersebut kedalam sebuah bentuk laporan berkelanjutan atau sustainability report. Sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, pembuatan sustainability report juga dapat menambah nilai jual perusahaan di masa yang akan datang. Segera hubungi tim marketing Sooca Design untuk mendapatkan penawaran menarik seputar jasa pembuatan sustainability report, SR BPR, dan penyusunan pedoman GCG perusahaan.
Sumber informasi :
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
