Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) yang dilaksanakan sejak tahun 2000 hingga 2015. Disebut sebagai penyempurnaan karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup.
Nelson, Jenkins dan Gilbert dalam Business and the Sustainable Development Goals – Building Blocks for Success at Scale (2015) menjelaskan bahwa perusahaan berkontribusi kepada SDGs melalui tiga lapisan, yaitu bisnis inti, investasi sosial dan advokasi kebijakan publik. Agar perusahaan dapat ikut berkontribusi secara menyeluruh dalam SDGs, perubahan yang harus dilakukan suatu perusahaan sebagai permulaan adalah bisnis inti.
Perubahan Mendasar Pada Tata Kelola Perusahaan untuk Mendukung SDGs Sehingga Tercipta Good Corporate Governance (GCG)
Adapun perubahan-perubahan mendasar yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
Mengubah tata kelola perusahaan menjadi bertanggung jawab kepada seluruh stakeholders dan bertujuan kepada keberlanjutan. Perusahaan tidak akan berkontribusi dalam SDGs apabila tata kelola perusahaan masih berprinsip mencari keuntungan maksimal untuk pemilik modal (shareholders).
Perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap dampak negatif yang timbul akibat kegiatan bisnisnya. Seringkali tumbuhnya suatu perusahaan akan berdampak negatif yang cukup luas dalam masyarakat, misalnya meningkatnya polusi dan emisi gas rumah kaca. Sudah seharusnya dampak negatif yang timbul akibat dari bisnis perusahaan menjadi tanggung jawab penuh perusahaan, diiringi dengan menyempurnakan regulasi oleh pemerintah yang mengatur hal terkait dan menegakkannya dengan serius.
Perubahan Mendasar Dari Pihak Pendukung Industri
Batas tanggung jawab sosial sebuah perusahaan dalam SDGs adalah sepanjang value chain mulai dari pemasok, perusahaan hingga konsumen secara tanggung renteng dengan kejelasan batasan tanggung jawab.
Meminta pertanggungjawaban dari penyedia modal perusahaan, yaitu investor dan bank. Investasi bertanggung jawab (responsible investment) adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi. Dengan memberikan beban tanggung jawab bersama atas dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang timbul akibat perusahaan, maka penyedia modal akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi dan memilih perusahaan yang benar-benar terlibat dalam SDGs.
Perubahan Mendasar Pada Hubungan Dengan Stakeholders
Penguatan dan penegakan aturan yang menjaga keberlanjutan fungsi sosial dan lingkungan oleh pemerintah yang kemudian diadaptasi oleh perusahaan dalam bentuk Standar Operasional Perusahaan. Bentuk regulasi yang dibutuhkan adalah berupa regulasi spesifik untuk masing-masing bidang sosial dan lingkungan (misalnya aturan mengenai perpindahan penduduk), atau berupa regulasi untuk setiap jenis industri (misalnya aturan mengenai tembakau).
Pembatasan industri tertentu karena bertentangan dengan tujuan SDGs. Misalnya industri rokok, industri tambang dan pembangkitan listrik dari batubara dan minyak bumi. Industri yang bertentangan dengan tujuan SDGs harus dibuat fase tertentu hingga hilang dalam kurun waktu yang jelas sehingga pencapaian SDGs tidak gagal. Sementara, industri yang mendukung SDGs, misalnya energi terbarukan, akan dipromosikan dan didukung.
Meningkatkan dan mengembangkan bisnis sosial. Sebuah bisnis disebut sebagai bisnis sosial apabila memenuhi beberapa syarat seperti didirikan untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang spesifik, sebagian besar pendapatannya diperoleh dengan menggunakan mekanisme pasar, memanfaatkan inovasi sosial, proses produksi dan produknya bersifat ramah ekonomi, sosial dan lingkungan, keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membangun bisnis sosial yang lain, dan menggunakan tata kelola yang bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder. Bisnis sosial yang mayoritas memiliki ciri-ciri seperti disebutkan di atas adalah bisnis yang paling sesuai dengan pencapaian SDGs.
Tata ruang perusahaan harus sesuai dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan dilengkapi dengan proses AMDAL.
Kontribusi SDGs Untuk Perusahaan
Prioritas kontribusi SDGs perusahaan harus sesuai dengan prioritas masyarakat dan pemerintah. Investasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi SDGs tidak terbatas berupa donasi, akan tetapi lebih luas yaitu menempatkan pertimbangan kepentingan masyarakat, perusahaan dan pemerintah secara seimbang dan saling menguntungkan dalam jangka panjang. Investasi sosial harus menguntungkan penerima manfaat, yaitu masyarakat (stakeholders), baru kemudian menguntungkan investor (shareholders), yaitu perusahaan.
Pelaksanaan SDGs di Indonesia
Pemetaan indikator SDGs diklasifikasikan menurut ketersediaan sumber data dan ketersediaan data yang sudah ada di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia adalah dalam hal penyediaan data. Perusahaan memiliki banyak data yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan, termasuk untuk pencapaian SDGs. Pemerintah akan memilih perusahaan yang memiliki komitmen dan rekam jejak keberlanjutan yang akan diajak bekerjasama dalam memberi masukan terhadap kebijakan publik. Akan tetapi tidak semua perusahaan dapat ikut memberikan advokasi kebijakan publik. Perusahaan di industri kontroversial dan perusahaan yang memiliki rekam jejak perusakan lingkungan konflik masyarakat tidak akan layak untuk memberi masukan kebijakan publik.
Apabila sebuah perusahaan dapat menerapkan perubahan sebagaimana di atas, akan tercipta sebuah tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut sebagai Good Corporate Governance (GCG).
unsplash.com/photos/E7RLgUjjazc
unsplash.com/photos/NhlIPS1L9pI
