Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menetapkan aturan main mengenai tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Seluruh aturan tersebut terbagi ke dalam enam tema besar. Keenam tema itu adalah kerangka kerja tata kelola perusahaan, peran para pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, pengungkapan dan transparansi, hak-hak pemegang saham, perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham, serta peran dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi. Penting bagi para pengusaha untuk mengetahui peraturan OJK tentang penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia. Dengan mengetahui informasi POJK tata kelola perusahaan, Anda akan lebih mudah menerapkan prinsip dan praktiknya. Diharapkan, POJK tata kelola perusahaan ini dapat membantu perusahaan dapat bertahan dalam jangka yang panjang atau berkelanjutan.
Peraturan OJK Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia
Regulasi OJK terkait GCG tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Selain itu, terdapat beberapa turunannya yang disebut Surat Edaran OJK (SEOJK). Berikut adalah peraturan OJK tentang penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia.
- Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah.
- Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. POJK ini menjadi Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
- Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.
- Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
- Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
- Nomor 4/SEOJK.05/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.
- Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
- Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
- Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian 2016.
- Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penetapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Nomor 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
- Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.
- Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Nomor 18/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
- Nomor 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
Di samping regulasi yang ditetapkan oleh OJK, peraturan terkait GCG juga bisa dikeluarkan oleh perangkat negara lainnya, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
Related post: Agensi Jasa Konsultan Pembuatan GCG Perbankan
Peluncuran Roadmap GCG Oleh OJK
Tak hanya itu, OJK juga telah meluncurkan peta arah (roadmap GCG) tata kelola perusahaan Indonesia khusus untuk emiten dan perusahaan publik pada tahun 2014 silam. Tujuan peluncuran roadmap GCG ini adalah untuk meningkatkan implementasi GCG di Indonesia, khususnya emiten dan perusahaan publik. Pelaksanaan roadmap GCG ini didukung oleh POJK dan SEOJK yang ditetapkan oleh OJK.
Jika Anda merasa butuh bantuan dari jasa konsultan pembuatan pedoman tata kelola perusahaan, jangan tunda untuk menghubungi tim Sooca Design! Klik bagian kontak berikut ini untuk mendapakan penawaran terbaik dari kami.
Sumber:
- www.ojk.go.id
- www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f1096b2e645/ojk-siapkan-33-aturan-igood-corporate-governance-i/
- kumparan.com/teddy-kozuma/good-corporate-governance
